Durian19artsBlog

TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan fasilitas ekspor kepada kelompok usaha kecil, dan menengah eksportir. "Sebanyak 14 UKM dari Solo menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, dalam konferensi pers rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (4/3).

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menambahkan, 14 UKM yang diberi fasilitasi pembiayaan bergerak di bidang furnitur. "Fasilitas pembiayaan ini merupakan upaya Indonesia meningkatkan ekspor ke pasar tradisional, dan untuk mendukung peningkatan diversifikasi pasar," tutur dia.

Menurut Mahendra, fasilitasi ini diberikan karena melihat sejumlah eksportir yang mulai membuka pasar ke Timur Tengah sejak beberapa tahun lalu. "Maka, perlu diberi bantuan pembiayaan," katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor, I Made Gde Erata mengatakan, telah menyediakan sejumlah fadilitasi pembiayaan untuk penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. "Untuk penetrasi ke Timur Tengah dan Afrika bagian Utara, kami siapkan dana antara US$ 50 juta hingga US$ 100 juta," ujarnya.

Menurut pengurus Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Solo, Wisnu Broto, mengatakan penetrasi pengusaha furnitur ke Timur Tengah sudah dilakukan sejak masa krisis global. Asmindo melihat prospek yang baik untuk pasar furnitur di Timur Tengah.

Saat ini sudah ada satu perusahaan yang akan membangun 20 ribu unit resor yang satu unitnya senilai US$ 150 ribu. Namun, pengusaha takut memulai bisnis di pasar yang baru karena berisiko tinggi untuk gagal bayar. "Dengan adanya fasilitasi pembiayaan dari LPEI ini, maka risiko gagal bayar bisa teratasi," ujar Wisnu.

EKA UTAMI APRILIA
http://www.tempointeraktif.com

Read More......

http://www.kontan.co.id

Read More......

TEMPO Interaktif, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini berpeluang meningkat ke level di atas 5 persen dari proyeksi awal Bank Indonesia sebesar 4,8 persen.

Hartadi mengatakan, membaiknya perdagangan internasional terutama ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini. Hal serupa diperkirakan juga akan mendorong beberapa negara lain untuk meningkatkan proyeksinya.

“Penyebab hal itu terutama dari faktor eksternal, meski demikian dari (faktor) internal juga akan disumbang oleh belanja pemerintah,” katanya usai rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin (8/3).

Hartadi mengingatkan, proyeksi tersebut merupakan perhitungan yang ia lakukan sendiri, bukan dari Bank Indonesia. Khusus untuk perhitungan bank sentral, saat ini satu tim masih sedang menghitung. “Tapi saya kira juga akan naik (proyeksinya), tapi berapa (besarnya) saya belum tahu,” ujar dia.

Meski pertumbuhan meningkat, inflasi diperkirakan tak banyak terkena dampak. Beberapa faktor menunjukkan inflasi triwulan pertama 2010 cukup rendah seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik mengenai inflasi Januari dan Februari. Meski begitu, potensi terhadap tekanan inflasi sepanjang tahun ini masih ada. “Tapi kami akan mengendalikannya di level 5 plus-minus 1 persen,” kata Hartadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, enggan mengomentari rencana perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini Badan Kebijakan Fiskal belum menghitung realisasi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. “Karena kami menghitung itu menggunakan realisasi dua bulanan. Baru Rabu (10/3) akan kami hitung, termasuk rencana perubahan defisit anggaran perubahan nanti,” katanya.

Menurut Anggito, sampai saat ini pemerintah masih berpatokan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,5 persen. Adapun untuk kuartal pertama, asumsinya masih akan tumbuh 5 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah mengubah beberapa asumsi makro perekonomian. Inflasi yang semula diasumsikan hanya 5 persen naik menjadi 5,7-6 persen. Nilai tukar rupiah yang semula dipatok Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp 9.500 per dolar Amerika.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Prize (ICP) naik dari US$ 65 per barel menjadi US$ 77 per barel. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulanan berubah dari 6,5 persen menjadi 7 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi tak berubah sebesar 5,5 persen.

Perubahan juga akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Defisit anggaran yang semula hanya 1,6 persen dari produk domestik bruto berubah menjadi 2,1 persen dari produk domestik bruto menyusul rencana tambahan belanja negara, terutama terhadap belanja subsidi yang naik Rp 44 triliun.

AGOENG WIJAYA http://www.tempointeraktif.com

Read More......

TEMPO Interaktif, Jakarta - Adanya aturan impor Uni Eropa mengenai identifikasi nomor pendaftaran bisa menjadi peluang ekspor bagi Indonesia. Aturan itu mengatur agar setiap produk yang masuk pasar Eropa harus disertai keterangan kandungan bahan kimia.

Data Raped Alert System for Non-food Consumer Products (RAPEX) pada 2009, menyebutkan 88 produk Cina yang ditolak di Eropa karena tidak memenuhi aturan Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH). Produk Cina yang ditolak antara lain mainan anak, produk tekstil dan peralatan dapur.

Menurut Adri Yudha Wibawa, Product Development Industry Support Services Strategic Business Unit, Surveyor Indonesia, setiap pekan ekspor barang dari Cina yang mengandung bahan kimia tertolak.

"Kalau produk Cina dikeluarkan dari Eropa, maka ada potensi pasar yang besar di Eropa, sehingga bisa diisi dengan produk Indonesia," kata Adri dalam Seminar Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (9/3).

Namun, kata Adri, Indonesia sendiri masih kesulitan mengikuti aturan REACH. Berdasarkan data RAPEX, masih ada enam jenis produk Indonesia yang ditolak karena tidak memenuhi aturan REACH. Produk Indonesia yang ditolak oleh Eropa di antaranya adalah produk tekstil.

Salah satu kekurangan produk Indonesia karena kurangnya infrastruktur laboratorium uji kandungan bahan kimia yang bersertifikat. "Alangkah bagusnya bila Indonesia bisa memiliki laboratorium bersertifikat Good Laboratory Practice," ujar dia.

EKA UTAMI APRILIA http://www.tempointeraktif.com

Read More......

Tuesday, 09 March 2010 JAKARTA(SI) – Pemerintah menargetkan pada 2014 sebanyak 50 kabupaten akan terentas dari ketertinggalan secara ekonomi.Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal.

“Target kita paling minim 50 kabupaten tertinggal akan terentas dari ketertinggalannya. Itu akan kita lakukan dengan bekerja sama dengan kementerian/lembaga,” kata Sekretaris Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) Luky Kora di Jakarta kemarin. Kabupaten yang akan diprioritaskan untuk terentas dari ketertinggalan termasuk daerah-daerah yang hanya membutuhkan sedikit dorongan seperti di daerah Sumatera dan Jawa. “Kalau daerah di Jawa dan Sumatera diberi dorongan sedikit saja, mereka sudah terentas dari ketertinggalan.Itu bedanya dengan daerah tertinggal yang terletak di Indonesia Timur, harus lebih diperhatikan,”katanya.

Dia mengatakan, untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah akan menggunakan dana dari APBN sebesar Rp927 miliar yang akan digunakan sebagai stimulus. “Karena pengentasan ketertinggalan itu sangat signifikan ada di kementerian/lembaga, kita melakukan berbagai upaya untuk bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mencapai target itu,”tambahnya. Dalam jangka waktu 2,5 tahun dari sekarang Luky mengharapkan sudah mulai terlihat kabupaten yang bisa terentas dari ketertinggalan. “Yang akan kita lakukan misalnya membangun infrastruktur. Kalau tidak, bagaimana investor mau masuk dan menanamkan modalnya di daerah tertinggal Indonesia jika infrastrukturnya tidak ada sama sekali,”kata dia.

Pemerintah, dia mengatakan, harus melakukan intervensi untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal. “Kita minta kebijakan khusus untuk daerah tertinggal, tidak usah pakai pendekatan ekonomi, anggaplah itu investasi jangka panjang untuk pembangunan,” tambahnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengatakan, sulitnya pengentasan daerah tertinggal karena kebijakan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah.“Pendekatan yang digunakan unsur pemerintah untuk percepatan daerah tertinggal tidak akan selesaikan masalah. Selama ini yang dilakukan hanya membagi-bagi uang negara saja, tidak ada yang bersifat pemberdayaan,”kata dia.

Adapun yang harus dilakukan, menurut dia, pemerintah harus mengembangkan program bertahap jangka panjang. Ini karena masalah kemiskinan di daerah tertinggal berbeda antara satu daerah dan daerah lain.“Di daerah tertinggal kemiskinan bukan budaya, tapi terpaksa karena tidak ada akses untuk lebih maju. Bisa juga karena alamnya yang tidak bersahabat. Misalnya di Papua, akses untuk bisa kaya itu tidak diberikan, infrastruktur tidak ada, untuk jual barangnya saja susah.

Ini berbeda dengan miskin di Jakarta,” ungkapnya. Dia mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal, pemerintah tidak bisa menyeragamkan kebijakan. Ini karena identifikasi dan penyebab kemiskinan itu berbeda antardaerah. “Kesulitannya adalah ketika hendak perjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal ternyata kebijakan daerah dan pusat berbeda. Daerah tidak bisa membangun daerahnya sendiri karena harus izin pusat dulu,” katanya. Pengamat Otonomi Daerah dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian PDT tidak punya kaki dan gigi untuk mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan di daerah tertinggal.

“Salah satu kebijakan pemerintah yang keliru itu adalah tentang pemekaran daerah, pemekaran bukan membuat daerah semakin maju, melainkan semakin miskin,”ucapnya. Selain itu, dia mengatakan, sulitnya pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal juga karena tidak berhasilnya program otonomi daerah dan kinerja pemerintah daerah (pemda) yang belum memadai. “Contoh kasus di Jawa Timur walaupun menjadi kota metropolitannomorduasetelahJakarta, dalam waktu yang bersamaan Jawa Timur masih memiliki banyak kantongkantong kemiskinan,”katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagi empat klaster daerah secara nasional. Pembagian tersebut akan menentukan perlakuan terhadap masing-masing daerah. Empat klaster tersebut adalah daerah yang pemda dan masyarakatnya kaya; daerah yang pemdanya kaya, tapi masyarakatnya miskin; daerah yang pemda dan masyarakatnya miskin; dan yang pemdanya miskin,api masyarakatnya kaya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Mardiasmo mengatakan, pada tiga klaster daerah terakhir, terutama yang pemda dan masyarakatnya miskin perlu dilakukan pembenahan.

Dia menyebutkan, penanganan terhadap klaster daerah itu antara lain meminta agar kementerian teknis mengalokasikan berbagai program dan kegiatan ke klaster daerah itu. “Pemda miskin dan masyarakat miskin,mereka harus gigit jari terus baik sebelum maupun setelah desentralisasi,”katanya. (bernadette lilia nova)http://www.seputar-indonesia.com

Read More......

Saturday, February 7, 2009

Dari data statistik yang diperoleh Portal Cirebon menyebutkan hampir 90 % industri rotan di Tegal Wangi, Plumbon, Cirebon gulung tikar. Padahal dulunya di Tegal Wangi, Plumbon, Cirebon ini menjadi kiblat industri rotan nasional.

Ketika Portal Cirebon mempertanyakan perihal ini pada para pelaku bisnis ini, sebagian pengusaha rotan mengatakan, keadaan ini disebabkan oleh terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan (MENPERDAG) No 12/2005 yang isinya memberlakukan ekspor bahan baku rotan.

Turunnya produksi pun berpengaruh pada ekspor rotan Cirebon. Data Asosiasi Mebeuleur Indonesia (Asmindo) cabang Cirebon menunjukkan sebelumnya ekspor berbagai produk kerajinan Rotan Cirebon mencapai 3.500 Kontainer per bulan. Saat ini maksimalnya 500 kontainer per bulan.

Kondisi itu diiringi melonjaknya angka pengangguran di Plumbon dan sekitarnya. Lebih dari satu juta orang yang dulunya mengantungkan hidupnya pada industri rotan, saat ini menganggur.

Portal Cirebon hanya bisa berharap semoga industri ini kembali menggeliat hingga sekian juta masyarakat Cirebon yang mengandalkan periuk nasinya dari usaha kerajinan ini bisa kembali mengepul...

Semoga........

http://portalcirebon.blogspot.com

Read More......

Ibu Negara, Ani Yudhoyono dan Herawatie Budhiono beserta istri para menteri Kabinet Pembangunan II dan para duta besar negara tetangga bersilaturahmi dengan para perajin batik se-Jawa Barat, Selasa (9/2) di halaman Gedung Negara Cirebon. Dalam kesempatan itu Ibu Negara mengimbau masyarakat untuk mencintai dan melestarikan batik sebagai kekayaan budaya bangsa. "Aku ingin masih bisa melihat batik hingga 1000 tahun lagi," katanya. Foto: Opic http://www.beritacerbon.com/beritafoto/2010-02/ani-yudhoyono-bersilaturahmi-dengan-para-perajin-batik-se-jawa-barat/0
FOTO LAINNYA:

	Membatik massal diikuti 100 pembatik dari beberapa kota dan kabupaten se-Jawa Barat
	Menteri Budaya dan Pariwisata, Jero Wacik menyerahkan sertifikat pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya Indonesia untuk batik, wayang, keris serta pendidikan dan pelatihan budaya batik kepada Plt. Kepala Arsip Nasional RI
	Ani Yudhoyono mengunjungi Sanggar Batik Katura.
	Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu sedang memborong batik di pameran

Read More......